Artha menyatakan, saat ini komisioner di daerah jangan dulu menyampaikan pernyataan apapun berkenaan dengan legitimasi Panwas Pemilukada dimaksud. Termasuk jangan dulu secara resmi menerima kehadiran mereka dalam proses-proses kelembagaan. ‘’Sampaikan saja, bahwa KPU sedang menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh, ’’ujarnya. Artha memahami bahwa dinamika politik di daerah pasti menghangat karena situasi ini. Namun pihaknya bukan berdiam diri.

Beberapa kali komunikasi dan dialog telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, namun belum menemukan titik temu. Persoalannya memang kompleks dan rumit, sehingga memerlukan atensi khusus untuk menyelesaikannya. ‘’Namun satu hal adalah, ’’lanjut Anggota KPU, ’’Pada saat rapim narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas-jelas menyatakan bahwa panwas yang berhak memperoleh anggaran adalah yang diseleksi sesuai UU yaitu oleh KPU setempat, karena dinilai legitimit.’’ Berkaitan dengan itu, pihaknya segera melayangkan surat untuk meminta penjelasan resmi berkaitan dengan masalah tersebut.

Artha juga menjelaskan tentang Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) huruf a, yang menyatakan uang honorarium diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan uang kehormatan. Menurut narasumber BPK, papar mantan anggota KPU Bali ini, uang kehormatan setara dengan gaji dan honorarium bagi pelaksana Pemilukada setara dengan uang kegiatan. ‘’Jadi menurut BPK, uang
kehormatan halal diterima dan tidak duplikasi, ’’tambahnya. (art)